Omnibus Law Berantas Alih Fungsi Lahan<\/span><\/h4>\n![\"Omnibus](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/jambidailycom.jpg\")
jambidaily.com<\/figcaption><\/figure>\nBaca juga: <\/em>Kementan Minta Penangkapan Pelaku Alih Fungsi Lahan<\/a><\/p><\/blockquote>\nOmnibus law<\/em>\u00a0berkaitan mengenai aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.<\/p>\nAtau bisa dikatakan bahwa ini merupakan UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus.<\/p>\n
Dengan asanya omnibus law<\/em>\u00a0maka akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang.<\/p>\nPemerintah juga meyakini\u00a0omnibus law<\/em>\u00a0akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.<\/p>\nOmnibus law yang akan dibuat Pemerintah Indonesia, terdiri dari dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Omnibus law rencananya akan menyelaraskan 82 UU dan 1.194 pasal.<\/p>\n
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu mengakomodasi kepentingan sektor pertanian.<\/p>\n
Selain diharapkan bisa mendatang investasi di sektor tersebut, RUU ini diharapkan juga bisa mencegah terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian.<\/p>\n
Salah satu tantangan terbesar pertanian Indonesia selama ini adalah alih fungsi lahan yang beralih ke sektor manufaktur.<\/p>\n
Alih fungsi lahan ini bisa semakin memburuk karena RUU Cipta Kerja mempermudah pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum dan\/atau proyek strategis nasional. Sehingga Keberadaan lahan harus dilindungi supaya bisa terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.<\/p>\n
Jika sebelumnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mewajibkan syarat-syarat melalui kajian strategis.<\/p>\n
Penyusunan rencana alih fungsi lahan dan pembebasan kepemilikan hak dari pemilik dengan cara ganti rugi, dan penyediaan lahan pengganti terhadap lahan budidaya pertanian, di RUU Cipta Kerja syarat-syarat tersebut dihapus.<\/p>\n
RUU Tidak Sejalan<\/span><\/h4>\n![\"Omnibus](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/cnnindonesiacomm.jpeg\")
cnnindonesia.com<\/figcaption><\/figure>\n
Baca juga: <\/em>Kementan Minta Penangkapan Pelaku Alih Fungsi Lahan<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Omnibus law<\/em>\u00a0berkaitan mengenai aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.<\/p>\n
Atau bisa dikatakan bahwa ini merupakan UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus.<\/p>\n
Dengan asanya omnibus law<\/em>\u00a0maka akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang.<\/p>\n
Pemerintah juga meyakini\u00a0omnibus law<\/em>\u00a0akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.<\/p>\n
Omnibus law yang akan dibuat Pemerintah Indonesia, terdiri dari dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Omnibus law rencananya akan menyelaraskan 82 UU dan 1.194 pasal.<\/p>\n
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu mengakomodasi kepentingan sektor pertanian.<\/p>\n
Selain diharapkan bisa mendatang investasi di sektor tersebut, RUU ini diharapkan juga bisa mencegah terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian.<\/p>\n
Salah satu tantangan terbesar pertanian Indonesia selama ini adalah alih fungsi lahan yang beralih ke sektor manufaktur.<\/p>\n
Alih fungsi lahan ini bisa semakin memburuk karena RUU Cipta Kerja mempermudah pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum dan\/atau proyek strategis nasional. Sehingga Keberadaan lahan harus dilindungi supaya bisa terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.<\/p>\n
Jika sebelumnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mewajibkan syarat-syarat melalui kajian strategis.<\/p>\n
Penyusunan rencana alih fungsi lahan dan pembebasan kepemilikan hak dari pemilik dengan cara ganti rugi, dan penyediaan lahan pengganti terhadap lahan budidaya pertanian, di RUU Cipta Kerja syarat-syarat tersebut dihapus.<\/p>\n
RUU Tidak Sejalan<\/span><\/h4>\n
cnnindonesia.com<\/figcaption><\/figure>\n