Pertahankan Lahan Pertanian<\/span><\/h4>\n![\"alih](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/republikanasional.jpg\")
republikanasional.com<\/figcaption><\/figure>\nBaca juga: Omnibus Law Harus Cegah Alih Fungsi Lahan<\/a><\/p><\/blockquote>\nUntuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ketersediaan lahan pertanian sangat penting diperhatikan sehingga lahan-lahan pertanian produktif tidak beralih fungsi.<\/p>\n
Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pertanian. Menyusutnya lahan pertanian akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan hingga mengancam ketahanan pangan nasional.<\/p>\n
Karena itu dalam beberapa kali kesempatan,\u00a0Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo\u00a0menegaskan akan melawan siapa saja yang melakukan konversi lahan pertanain ke non pertanian.<\/p>\n
Hal serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berupaya mempertahankan sebanyak 55 ribu hektare lahan pertanian. Caranya dengan mencegah perubahan alih fungsi\u00a0 lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri.<\/p>\n
rapat pembahasan penyepakatan koreksi atas hasil verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah terhadap data Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.<\/p>\n
Rapat pembahasan tersebut dilaksanakan di Kantor DPTR Kabupaten Sukabumi bersama bebeberapa dinas terkait di antaranya Dinas Pertanian, DPTR, Dinas Perizinan dan Badan Pertanahan.<\/p>\n
Hasil dari kesepakatan tersebut adalah terdpaat 55 hektare lahan sawah di Kabupaten Sukabumi yang harus diamankan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengalihan lahan sawah ke sektor industri ataupun perumahan.<\/p>\n
Kerena setiap tahunnya ada saja pergeserah terhadap lahan sawah menjadi perumahan, perkantoran, dan pabrik. Upaya Ini juga untuk mengikuti Perpres Nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian pengalihan lahan sawah.<\/p>\n
Upaya Peningkatan Produktivitas<\/span><\/h4>\n![\"alih](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/sukabumizone.jpg\")
sukabumizone.com<\/figcaption><\/figure>\n
Baca juga: Omnibus Law Harus Cegah Alih Fungsi Lahan<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ketersediaan lahan pertanian sangat penting diperhatikan sehingga lahan-lahan pertanian produktif tidak beralih fungsi.<\/p>\n
Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pertanian. Menyusutnya lahan pertanian akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan hingga mengancam ketahanan pangan nasional.<\/p>\n
Karena itu dalam beberapa kali kesempatan,\u00a0Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo\u00a0menegaskan akan melawan siapa saja yang melakukan konversi lahan pertanain ke non pertanian.<\/p>\n
Hal serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berupaya mempertahankan sebanyak 55 ribu hektare lahan pertanian. Caranya dengan mencegah perubahan alih fungsi\u00a0 lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri.<\/p>\n
rapat pembahasan penyepakatan koreksi atas hasil verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah terhadap data Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.<\/p>\n
Rapat pembahasan tersebut dilaksanakan di Kantor DPTR Kabupaten Sukabumi bersama bebeberapa dinas terkait di antaranya Dinas Pertanian, DPTR, Dinas Perizinan dan Badan Pertanahan.<\/p>\n
Hasil dari kesepakatan tersebut adalah terdpaat 55 hektare lahan sawah di Kabupaten Sukabumi yang harus diamankan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengalihan lahan sawah ke sektor industri ataupun perumahan.<\/p>\n
Kerena setiap tahunnya ada saja pergeserah terhadap lahan sawah menjadi perumahan, perkantoran, dan pabrik. Upaya Ini juga untuk mengikuti Perpres Nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian pengalihan lahan sawah.<\/p>\n
Upaya Peningkatan Produktivitas<\/span><\/h4>\n
sukabumizone.com<\/figcaption><\/figure>\n