Tarif PPN Turun 1 Persen<\/span><\/h4>\n![\"pangan\"](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/wood-5311293_640-300x194.jpg\")
pixabay.com<\/figcaption><\/figure>\nBaca juga: Harga Gabah Meningkat Saat Pandemi Covid-19<\/a><\/p><\/blockquote>\nIndonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan kekayaan hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan.<\/p>\n
Kebanyakan masyarakat Indonesia sebagian besar berkegiatan usaha di bidang pertanian.<\/p>\n
Keberhasilan produksi hasil pertanian yang melimpah atau swasembada pangan pun tidak lepas dari peranan baik petani dan pemerintah.<\/p>\n
Pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan demi mensukseskan pertanian Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah peraturan pengenaan PPN atas barang hasil pertanian.<\/p>\n
Penyerahannya produk pertanian yang kena pajak baik dari petani atau kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp 4,8 miliar kepada pembeli<\/p>\n
Akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 persen dari harga jual.<\/p>\n
Sebagaimana mekanisme PPN, petani harus memenuhi kewajiban PPN-nya dengan memperhitungkan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar.<\/p>\n
Sebagai contoh, pajak atas pembelian pupuk kemudian menyetorkan sisanya ke kas negara.<\/p>\n
Atau dengan kata lain, petani dan kelompok petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual.<\/p>\n
Adapun, berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias & obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.<\/p>\n
Sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual (10 persen dikalikan 10 persen dari harga jual).<\/p>\n
Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias & obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.<\/p>\n
Pada saat menyampaikan SPT Masa PPN kepada DJP terkait, petani dapat memilih dalam penggunaan mekanisme nilai lain atau mekanisme normal.<\/p>\n
Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen.<\/p>\n
Serta tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani.<\/p>\n
Peraturan Tarif PPN<\/span><\/h4>\n![\"pangan\"](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/flowers-2943693_640-300x194.jpg\")
pixabay.com<\/figcaption><\/figure>\n
Baca juga: Harga Gabah Meningkat Saat Pandemi Covid-19<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan kekayaan hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan.<\/p>\n
Kebanyakan masyarakat Indonesia sebagian besar berkegiatan usaha di bidang pertanian.<\/p>\n
Keberhasilan produksi hasil pertanian yang melimpah atau swasembada pangan pun tidak lepas dari peranan baik petani dan pemerintah.<\/p>\n
Pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan demi mensukseskan pertanian Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah peraturan pengenaan PPN atas barang hasil pertanian.<\/p>\n
Penyerahannya produk pertanian yang kena pajak baik dari petani atau kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp 4,8 miliar kepada pembeli<\/p>\n
Akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 persen dari harga jual.<\/p>\n
Sebagaimana mekanisme PPN, petani harus memenuhi kewajiban PPN-nya dengan memperhitungkan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar.<\/p>\n
Sebagai contoh, pajak atas pembelian pupuk kemudian menyetorkan sisanya ke kas negara.<\/p>\n
Atau dengan kata lain, petani dan kelompok petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual.<\/p>\n
Adapun, berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias & obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.<\/p>\n
Sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual (10 persen dikalikan 10 persen dari harga jual).<\/p>\n
Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias & obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.<\/p>\n
Pada saat menyampaikan SPT Masa PPN kepada DJP terkait, petani dapat memilih dalam penggunaan mekanisme nilai lain atau mekanisme normal.<\/p>\n
Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen.<\/p>\n
Serta tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani.<\/p>\n
Peraturan Tarif PPN<\/span><\/h4>\n
pixabay.com<\/figcaption><\/figure>\n