Ketahanan Pangan Saat Pandemi<\/span><\/h4>\n![\"beras\"](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/heart-1976490_640-300x200.jpg\")
pixabay.com<\/figcaption><\/figure>\nBaca juga: Ekspor Subsektor Peternakan Mengalami Perbaikan Saat Pandemi<\/a><\/p>\nKetahanan pangan merupakan pilar utama stabilitas nasional.<\/p>\n
Beras merupakan komponen terpenting ketahanan pangan, maka beras dapat menganggu stabilitas nasional yang diyakini sebagai peran terkuat untuk mempengaruhi kebijakan impor beras tersebut.<\/p>\n
Perubahan yang terjadi di masa pandemi ini memang tidak hanya pada sektor ekonomi. Ada berbagai sektor yang ikut terdampak seperti pariwisata, pendidikan, dan salah satu sektor yang krusial adalah pertanian.<\/p>\n
Di tengah imbauan untuk tetap jaga jarak dan tetap di rumah, kebutuhan akan pangan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda, sehingga menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri.<\/p>\n
Strategi agar ketersediaan pangan tetap terjamin telah banyak dilakukan, diantaranya kampanye mengurangi konsumsi beras.<\/p>\n
Menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi, dan meningkatkan produktivitas dan produksi beras nasional.<\/p>\n
Upaya mempertahankan produksi beras salah satunya adalah dengan membuat undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan.\u00a0 Mengingat alih fungsi lahan pertanian menjadi\u00a0non<\/em>-pertanian berkisar 50-60 ribu ha per tahun.<\/p>\nBahkan, data Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih fantastis. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk tujuan\u00a0non<\/em>-pertanian dan mendapat izin prinsip dari BPN mencapai luas 3 juta ha pada tahun 2009.<\/p>\nSementara, usaha pencetakan sawah baru kemampuannya hanya 20 – 40 ribu ha per tahun.<\/p>\n
Jadi, strategi ini belum efektif, karena baru sedikit kabupaten\/kota yang telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara rinci dalam tata ruang wilayah kabupaten\/kota dalam bentuk Peraturan Daerah.<\/p>\n
Swasembada Beras<\/span><\/h4>\n![\"beras\"](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/rice-191932_1280-300x225.jpg\")
pixabay.com<\/figcaption><\/figure>\n
Baca juga: Ekspor Subsektor Peternakan Mengalami Perbaikan Saat Pandemi<\/a><\/p>\n Ketahanan pangan merupakan pilar utama stabilitas nasional.<\/p>\n Beras merupakan komponen terpenting ketahanan pangan, maka beras dapat menganggu stabilitas nasional yang diyakini sebagai peran terkuat untuk mempengaruhi kebijakan impor beras tersebut.<\/p>\n Perubahan yang terjadi di masa pandemi ini memang tidak hanya pada sektor ekonomi. Ada berbagai sektor yang ikut terdampak seperti pariwisata, pendidikan, dan salah satu sektor yang krusial adalah pertanian.<\/p>\n Di tengah imbauan untuk tetap jaga jarak dan tetap di rumah, kebutuhan akan pangan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda, sehingga menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri.<\/p>\n Strategi agar ketersediaan pangan tetap terjamin telah banyak dilakukan, diantaranya kampanye mengurangi konsumsi beras.<\/p>\n Menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi, dan meningkatkan produktivitas dan produksi beras nasional.<\/p>\n Upaya mempertahankan produksi beras salah satunya adalah dengan membuat undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan.\u00a0 Mengingat alih fungsi lahan pertanian menjadi\u00a0non<\/em>-pertanian berkisar 50-60 ribu ha per tahun.<\/p>\n Bahkan, data Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih fantastis. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk tujuan\u00a0non<\/em>-pertanian dan mendapat izin prinsip dari BPN mencapai luas 3 juta ha pada tahun 2009.<\/p>\n Sementara, usaha pencetakan sawah baru kemampuannya hanya 20 – 40 ribu ha per tahun.<\/p>\n Jadi, strategi ini belum efektif, karena baru sedikit kabupaten\/kota yang telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara rinci dalam tata ruang wilayah kabupaten\/kota dalam bentuk Peraturan Daerah.<\/p>\nSwasembada Beras<\/span><\/h4>\n