Ibarat mencuci pakaian dengan air seni, terlihat bersih dari kotoran, tapi menimbulkan bau yang tidak sedap. Perlu paradigma baru dalam menyikapi permasalahan akut akan bencana asap \u00a0tersebut \u00a0sekaligus memberikan solusi alternatif menggerakan roda ekonomi.<\/p>\n
Dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian, setiap negara memiliki strategi dan caranya masing-masing dalam menentukan manfaat potensi sumber daya alam dan haluannya agar lebih efektif dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.<\/p>\n
Mengelola SDA yang Berbasis Ekologi<\/h3>\n
Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya bangsa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang sangat mempengaruhi keberlangsungan ekologi tanpa mengabaikan tata kelola yang baik?<\/p>\n
Menghindari kerusakan lingkungan seperti polusi pabrik, limbah, deforestasi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya,\u00a0jika hal tersebut tidak dapat dikontrol, akan menjerumuskan generasi masa depan menjadi apatis terhadap ekologi dan tidak meninggalkan jejak warisan sumber daya, yang seharusnya juga dinikmati dan menjadi hak mereka.<\/p>\n
Saat ini, rencana pembangunan sebaiknya perlu dikaji ulang kembali dan menemukan model baru. Sebagai contoh, kita melihat pemanfaatan izin konsesi yang sering bermasalah dengan masyarakat dan merusak tatanan ekologi. Kita memang tidak menutup mata, pemanfaatan SDA dan lahan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan membuka berbagai infrastruktur yang memudahkan akses masyarakat.<\/p>\n Namun,\u00a0jika ada cara yang lebih aman, di samping tentu saja bernilai ekonomi, tentu saja bukan alasan untuk tidak menerapkannya. Bagi daerah-daerah yang telah terlanjur melaksanakan izin konsesi, bukan berarti dilakukan penutupan sepihak, karena ini akan menimbulkan gejolak dan permasalahan hukum. Akan lebih tepat jika izin tidak diperpanjang lagi sehingga gesekan kepentingan antar pihak di kemudian hari tidak terjadi.<\/p>\n Baca juga: Membangun Desa Menjadi Lebih Cepat dengan 3 Langkah Ini<\/a><\/strong><\/p><\/blockquote>\n Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, bioregionalisme <\/i><\/em>telah lama dikemukakan pada tahun 1992 pada Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT) Rio De Jenairo, Brasil.<\/p>\n Kesimpulannya, praktik pembangunan harus lebih cerdas dan manusiawi. Menggunakan teknologi tepat guna dan memberdayakan\u00a0masyarakat warga negara. Melek ekologi adalah landasan utama dalam paradigma pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan menempatkannya sesuai dengan alam setempat\u00a0(Fritcof Capra;The Web Of life;A New Scientific Understanding of Living System<\/i><\/em>).<\/p>\n Mengacu pada kerangka kerja Sustainable Development Goals<\/i><\/em> (SDGs) sebagai upaya melestarikan lingkungan dan mengurangi ketimpangan kemiskinan. Konsep ini sangat selaras karena merupakan agenda global yang ditargetkan terpenuhi hingga tahun 2030. Model dan paradigma membangun seperti inilah yang harus mulai diterapkan di Indonesia.<\/p>\n Pertanyaannya sekarang, apakah ada sebuah potensi besar memajukan sebuah perekonomian sekaligus relatif berkelanjutan di masa depan bagi bangsa kita? Karena, ini menyangkut ratusan juta usia produktif 15-64 tahun layak kerja yang membludak menjadi 180 juta jiwa pada puncak bonus demografi tahun 2030. Lebih lanjut, bagaimana menjamin dan menampung angkatan kerja ini agar produktif (formal dan informal)?<\/p>\n Jika kita jeli melihat potensi di Indonesia dan melihat begitu banyaknya ratusan ribu pulau dan bentang garis pantai terpanjang ke-2 di dunia, belum lagi budaya unik di tiap daerah, industri pariwisata adalah salah satu jawabannya. Ini bisa didorong untuk kemajuan daerah tersebut.<\/p>\n Bagi daerah yang khususnya daerah pesisir, pengelolaan daerah pesisir dengan pendekatan bioregional akan memberikan kontribusi nyata baik dari segi ekonomi, ekologi dan sosial.<\/p>\n Hal ini hanya dapat terjadi jika komponen biologi, ekosistem,\u00a0dan warga menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, dengan acuan masyarakat lebih melek kesadaran dan pengetahuannya akan pemanfaatan sumber\u00a0daya alam dan keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan.<\/p>\n Terkait hal tersebut, intervensi pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi sangat dibutuhkan agar potensi wisata tidak hanya bersifat temporary <\/i><\/em>dan hanya menguntungkan segelintir pihak yang bermodal besar.<\/p>\n Sebagai contoh, perlunya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan dari sampah di lokasi wisata dan tata ruang\u00a0ataupun lokasi rekreasi yang tidak memiliki toilet bersih. Ini adalah contoh-contoh sederhana namun krusial, yang jika tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan ketidaknyamanan.<\/p>\n Belum lagi, terkait biota laut, misal pelarangan pengambilan liar terumbu karang, binatang laut tertentu (paus,\u00a0penyu,\u00a0dan sebagainya) yang sering di jadikan hiburan padahal dapat menyebabkan binatang tersebut tidak kembali, bahkan stres dan mati.<\/p>\n Jika masyarakat telah terdidik dengan baik menyangkut isu-isu pokok di atas terkait pemanfaatan pariwisata pesisir, jelas akan memberikan efek ekonomi berkelanjutan ramah lingkungan sehingga membuka kemungkinan untuk menampung banyak usia produktif layak kerja dengan kompetensinya masing-masing (16 subsektor industri kreatif) tanpa harus kehilangan rasa nyaman lingkungan, tempat di mana ia bekerja.<\/p>\n![\"Pelestarian](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pelestarian-Hutan-di-Indonesia.jpg\")
Mengenal Konsep Bioregionalisme<\/h3>\n
![\"Desa](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Desa-Wisata-Kampung-Warna-Warni-di-Malang.jpg\")