Poin-poin Omnibus Law Lapangan Kerja<\/span><\/h4>\n![\"omnibus](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/hammer-802298_640.jpg\")
pixabay.com<\/figcaption><\/figure>\nPemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020.<\/p>\n
Substansi RUU ini terdiri atas sebelas klaster permasalahan yang melibatkan 31 kementerian\/lembaga. Sebelas klaster yang dimaksud dalam RUU Cipta Lapangan Kerja adalah:<\/p>\n
\n- Penyederhanaan perizinan tanah<\/li>\n
- Persyaratan investasi<\/li>\n
- Ketenagakerjaan<\/li>\n
- Kemudahan dan perlindungan UMKM<\/li>\n
- Kemudahan berusaha<\/li>\n
- Dukungan riset dan inovasi<\/li>\n
- Administrasi pemerintahan<\/li>\n
- Pengenaan sanksi<\/li>\n
- Pengendaliaan lahan<\/li>\n
- Kemudahan proyek pemerintah<\/li>\n
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<\/li>\n<\/ol>\n
Baca juga: Melakukan Penghijauan di Lereng Gunung Wilis yang Rawan Longsor<\/a><\/p><\/blockquote>\nSebagai tindak lanjut pidato Presiden Jokowi saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 yang akan menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi melalui\u00a0omnibus law.<\/em><\/p>\nKementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian\/lembaga telah melakukan inventarisasi 79 Undang-Undang dengan 1.228 pasal yang akan diselaraskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau disebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.<\/p>\n
Pada klaster penyederhanaan perizinan berusaha dan klaster persyaratan investasi akan membuat beberapa undang-undang sektor pertanian harus diselaraskan ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.<\/p>\n
Penyelarasan undang-undang sektor pertanian ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus tetap memperhatikan landasan konstitusional pembangunan perekonomian nasional dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<\/p>\n
Prinsip Keberlanjutan Sektor Pertanian<\/strong><\/span><\/h4>\nPertanian pada hakikatnya merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati sehingga tetap harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<\/p>\n
Untuk mempertegas prinsip keberlanjutan tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.<\/p>\n
Undang-undang tersebut didasari oleh pemikiran bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan, untuk itu pemanfaatan sumber daya pertanian yang harus tetap dilakukan secara bertanggungjawab dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<\/p>\n
Dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha,\u00a0omnibus law<\/em>\u00a0dilakukan dengan kriteria yaitu mengubah paradigma perizinan yang semula berbasis\u00a0license approach<\/em>\u00a0menjadi berbasis\u00a0risk base approach<\/em>\u00a0(RBA).<\/p>\nPerizinan Sektor Pertanian<\/span><\/h4>\n![\"omnibus](\"https:\/\/paktanidigital.com\/artikel\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/2019-10-22_Pidato-Jokowi-Pasca-Pelantikan.jpg\")
radioidola.com<\/figcaption><\/figure>\n
Pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020.<\/p>\n
Substansi RUU ini terdiri atas sebelas klaster permasalahan yang melibatkan 31 kementerian\/lembaga. Sebelas klaster yang dimaksud dalam RUU Cipta Lapangan Kerja adalah:<\/p>\n
- \n
- Penyederhanaan perizinan tanah<\/li>\n
- Persyaratan investasi<\/li>\n
- Ketenagakerjaan<\/li>\n
- Kemudahan dan perlindungan UMKM<\/li>\n
- Kemudahan berusaha<\/li>\n
- Dukungan riset dan inovasi<\/li>\n
- Administrasi pemerintahan<\/li>\n
- Pengenaan sanksi<\/li>\n
- Pengendaliaan lahan<\/li>\n
- Kemudahan proyek pemerintah<\/li>\n
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<\/li>\n<\/ol>\n
Baca juga: Melakukan Penghijauan di Lereng Gunung Wilis yang Rawan Longsor<\/a><\/p><\/blockquote>\n
Sebagai tindak lanjut pidato Presiden Jokowi saat pelantikan pada 20 Oktober 2019 yang akan menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi melalui\u00a0omnibus law.<\/em><\/p>\n
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian\/lembaga telah melakukan inventarisasi 79 Undang-Undang dengan 1.228 pasal yang akan diselaraskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau disebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.<\/p>\n
Pada klaster penyederhanaan perizinan berusaha dan klaster persyaratan investasi akan membuat beberapa undang-undang sektor pertanian harus diselaraskan ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.<\/p>\n
Penyelarasan undang-undang sektor pertanian ke dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus tetap memperhatikan landasan konstitusional pembangunan perekonomian nasional dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<\/p>\n
Prinsip Keberlanjutan Sektor Pertanian<\/strong><\/span><\/h4>\n
Pertanian pada hakikatnya merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati sehingga tetap harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<\/p>\n
Untuk mempertegas prinsip keberlanjutan tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.<\/p>\n
Undang-undang tersebut didasari oleh pemikiran bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan, untuk itu pemanfaatan sumber daya pertanian yang harus tetap dilakukan secara bertanggungjawab dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<\/p>\n
Dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha,\u00a0omnibus law<\/em>\u00a0dilakukan dengan kriteria yaitu mengubah paradigma perizinan yang semula berbasis\u00a0license approach<\/em>\u00a0menjadi berbasis\u00a0risk base approach<\/em>\u00a0(RBA).<\/p>\n
Perizinan Sektor Pertanian<\/span><\/h4>\n
radioidola.com<\/figcaption><\/figure>\n