Startup Sosial Petani Indonesia
Siapa yang tidak tahu tembakau? Ya benar, bahan dasar rokok yang kita kenal saat ini, dulu memiliki sejarah yang panjang di Indonesia sejak zaman tembakau pertama sekali diperkenalkan hingga sekarang. Tak hanya itu, tembakau rakyat juga mampu mengantarkan petani bisa naik haji. Yuk, kita simak sejarah tembakau rakyat.
Sejarawan asal Belanda, Bernard Hubertus Maria Vlekk melalui karyanya History of Indonesia (1959), mengatakan asal mula tembakau diperkenalkan di Asia lewat kedatangan orang Spanyol saat singgah di Filipina pada abad 16.
Baca Juga : Nasib Industri Tembakau Indonesia di Masa Depan
Sejak diperkenalkannya tembakau, dalam waktu singkat, tembakau pun semakin populer. Pada saat yang bersamaan, kebiasaan menghisap tembakau lewat lintingan yang sudah disulut, menjadi budaya yang dilakukan oleh kaum elite lokal. Merokok pun menjadi salah satu pendorong kenaikan status sosial seseorang.
Dari catatan duta VOC Jawa pada abad ke-17 dalam kutipan Rokok Kretek : Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara (1987), pada masa itu, Kesultanan Mataram merupakan lingkungan yang cukup akrab dengan kretek.
Hal ini digambarkan dengan oleh beberapa orang utusan VOC. Sultan Agung dan Sunan Amangkurat I digambarkan sebagai sosok yang gemar menghisap tembakau dengan menggunakan pipa perak (hlm. 84).
Pada abad ke-19, tembakau menjadi salah satu komoditi unggulan pemerintah kolonial Belanda. Karena prospeknya sangat menguntungkan, dengan harapan meraup keuntungan besar juga, tembakau mulai dieksploitasi besar-besaran.
Baca Juga : Tidak Disangka, Ternyata Tembakau Memiliki Dampak Positif
Oleh sebab itu, perkebunan tembakau pun mulai berkembang dari wilayah timur Jawa, dari Besuki, Kedu, Cirebon hingga Batavia.
Monopoli tembakau ini dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah kolonial Belanda, hingga orang-orang China di sekitaran Batavia. Sementara, orang-orang pribumi baru menguasai sektor budidaya tembakau di penghujung abad 19.
Sejarah Kemunculan Tembakau Rakyat
Sekitar tahun 1830-an, Kolonial Belanda sudah memaksa para petani untuk menanam tembakau di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dimuat dalam makalah “Perkembangan Perkebunan Tembakau di Karesidenan Kedu” pada tahun 1836-1900.
Tidak hanya itu, kolonial juga memberikan sponsor kepada Jonkers selaku pengusaha Belanda untuk mengadakan kontrak dengan petani daerah Magelang dan Tumanggung. Model yang ditawarkan pun adalah pembagian input tembakau kepada petani dengan harapan penjualan output tembakau diberikan dengan harga murah.
Namun, tidak berjalan dengan lancar, kerjasama berujung pada berat sebelah. Jonkers kian merugi karena pengetahuan teknik budidaya tembakau masih sangat sedikit.
Keributan pun tidak dapat dihindari, target yang ditetapkan Jonkers kepada petani sangat tinggi hingga 12 ribu pikul per panen. Kegagalan Jonkers membuat ia digantikan oleh Van der Sluis.
Peralihan kontrak ini juga pun tidak membuat keadaan menjadi berbalik, justru semakin memburuk. Petani lebih sering mengalami gagal panen akibat kemarau berkepanjangan dan abu vulkanik Gunung Merapi.
Baca Juga : Naiknya Tren Program Asuransi Pertanian, Tunjukkan Perhatian Positif Dari Publik
Kedaaan terpuruk seperti itu pun membuat Van der Sluis akhirnya mengakhiri kontrak dengan pemerintah.
Usaha yang semakin lama semakin merugi dalam budidaya tembakau di Jawa Tengah, memaksa pemerintah lepas tangan. Kerugian berkepanjangan membuat kolonial Belanda pun kembali lepas tangan dengan alasan tidak mau merugi. Sejak saat itu, petani pun mulai menanam dan menjual sendiri hasil panen tembakau kepada pihak swasta.
Tak disangka, usaha petani tembakau di Temanggung berhasil berubah menjadi tanaman perdagangan rakyat. Berdasarkan catatan yang dihimpun oleh Iksanudin dari Kolonial Verslag tahun 1854, petani tembakau di Karesidenan Kedu berhasil memanen tidak kurang dari 60.000 pikul tembakau dengan penghasilan f 45 per pikul. Sayangnya, harga jual tembakau terus meluncur seiring tahun.
Makmur Berkat Tembakau Rakyat
Menurut Sartono Kartodirdjo, dalam Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi (1991), kuantitas produksi tanaman tembakau di Indonesia menunjukan perkembangan yang berarti pada penghujung abad ke-19.
Antara 1871 hingga 1913, jumlah perkebunan tembakau di Jawa dan Sumatera meningkat pesat dan berhasil menempatkan tembakau sebagai komoditas yang menonjol di bawah gula dan kopi (hlm. 91).
Laporan yang dikumpulkan pun juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan di bidang ekspor tembakau.
Pada tahun 1890, ekspor tembakau dari Hindia Belanda naik hingga 10 kali lipat dari f 3,6 juta menjadi f 32,3 juta.
Berdasarkan penelitian Sri Margana, dkk, dalam Kretek Indonesia: Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya (2014), hal tersebut dapat terjadi berkat sifat tembakau yang sesuai dengan kondisi lahan petani bumiputra.
Berbeda dengan tebu dan indigo, penanaman tembakau dapat dilakukan di lahan-lahan kritis dan curam sehingga petani lebih mudah menyesuaikan masa tanam (hlm 46).
Tidak hanya itu, ternyata tembakau ‘sangat bersahabat’ dengan tanaman padi sehingga para petani dapat menikmati hasil panen beragam setiap tahun. Lambat laun, tembakau pun dijadikan tanaman alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.
Pada prakteknya, penanaman tembakau tidak membebani petani bumiputra, sebaliknya malah memberikan kemakmuran. Banyak di antara petani penggarap perkebunan rakyat yang kemudian naik menjadi mandor. Berawal dari penghasilan yang berangsur meningkat, mereka mampu mengakumulasi modal dan membentuk usaha-usaha baru di bidang pertanian dan perdagangan.
Berhasil dari Hasil Tembakau Rakyat
Pada penghujung abad 19 hingga awal abad 20, Denys Lombard menyebutkan dalam Nusa Jawa Silang Budaya 2 (Jaringan Asia) (1996) menyebutkan bahwa keberadaan petani yang bisa naik haji justru meningkat.
Petani sudah pintar, mereka sudah tahu bagaimana cara budidaya yang tepat di perkebunan karet dan tembakau serta cara memonopolinya. (hlm. 171).
Baca Juga : Pentingkah Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Di Sektor Pertanian?
Bambang Purwanto melalui tulisan “Ekonomi” yang dihimpun dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam (2002) yang disunting oleh Taufik Abdullah, berargumen bahwa keberadaan tembakau rakyat di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada akhir abad ke-19 memiliki korelasi dengan peningkatan minat dan jumlah jemaah haji dari kalangan petani (hlm. 306).
Para petani, khususnya mereka yang telah memiliki lahan sendiri, disebutkan dapat pergi berhaji bekat keuntungan besar dari hasil menjual padi dan tembakau. Pada saat yang bersamaan, tingginya pajak haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial berperan meningkatkan sirkulasi modal dalam perkebunan tembakau rakyat.
Argumen Purwanto tersebut selaras dengan argumen oleh Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia (2007). Tradisi dan prosedur pajak naik haji di Hindia Belanda sejatinya menciptakan etos umat Islam agar gemar berhemat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, tutur Putuhena.
Ia juga menulis di tahun 1895 , biaya keberangkatan pergi dan pulang dari Indonesia ke Jeddah adalah f283. Sementara bila per pikul tembakau dihargai f15,3, maka diperlukan 18,5 pikul untuk membeli satu keberangkatan tiket saja. Biaya ini belum ditambah hal lain-lain seperti karantina, ongkos transportasi, konsumsi, dsb.
Sebelum marak tradisi berhaji di kalangan petani tembakau rakyat, peraturan tentang pajak haji sudah pernah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial melalui Ordonansi tahun 1825. Berdasarkan catatan Dien Majid dalam Berhaji di Masa Kolonial (2008), untuk mencegah agar jemaah haji tidak menghabiskan uangnya dan jatuh miskin, para calon haji diwajibkan memiliki uang sekitar f 1000.
Selain untuk keperluan membeli tiket kapal, sebagian dari uang tersebut akan disimpan menjadi deposito di tiap Karesidenan dan dapat diambil sekembalinya dari perjalanan haji (hlm. 88).
Itulah sejarah tembakau rakyat yang perlu diketahui. Nah, bagaimana pendapat kamu Sobat PTD?
Disadur dari Tirto.Id
Penulis : Indira Ardanareswari
Sudah download aplikasi Pak Tani Digital? Klik di sini.