Melihat Sisi Pestisida Palsu dan Ilegal yang Merugikan Produsen dan Petani

Sebagai petani dan produsen, tentu kita harus berhati-hati dalam memilih pestisida karena berpotensi mendapatkan pestisida yang palsu dan ilegal.

Pestisida palsu dan ilegal ini pada dasarnya tidak terdaftar sehingga mutu dan efisiensinya tidak jelas. Tidak hanya itu, ternyata pestisida palsu memiliki harga yang sama tetapi kualitas lebih rendah.

Muhrizal Sarwani selaku Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mengatakan bahwa penggunaan pestisida palsu dan ilegal mendatangkan kerugian dari berbagai aspek.

Baca Juga : Petani Diminta Konsultasi Ke Penyuluh Guna Menghindari Pupuk dan Pestisida Palsu

Misalnya, kerugian kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, hak desain industri, merk dagang dan hak varietas tanaman, serta indikasi geografis.

“Yang tidak kalah penting adalah dapat menghambat ekspor komoditas hasil pertanian sendiri karena dinilai terlalu banyak terpapar residu pestisida,” kata Muhrizal saat Seminar Sinergi Lintas Sektoral dalam Pengawasan Produk pestisida Palsu dan Ilegal di Jakarta, Selasa (27/8).

Muhrizal menjelaskan, ada beberapa persoalan dalam peredaran pestisida di antaranya, pestisida ilegal atau tidak terdaftar, pestisida palsu, serta mutu di luar batas toleransi.

“Sampai Mei 2019 ini jumlah pestisida yang terdaftar sebanyak 4.646 formulasi, sementara pestisida yang masa berlakunya sudah habis, kita tarik dari peredaran di pasar. Hingga kini ada 1.700 formulasi yang kita sudah tarik,” ujarnya.

Pestisida palsu dan ilegal
Foto : Pestisida palsu dan ilegal menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, termasuk kekayaan intelektual sang pencipta.

Peraturan Perundang-Undangan Pencegahan

Sebagai langkah antisipasi akan peredaran pestisida palsu dan ilegal, maka pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun perundang-undangan tersebut mengenai pengawasan pestisida baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, pembentukan tim penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil di tingkat pusat dan daerah.

Penyidik yang diutus juga telah melewati pelatihan resmi dari Bareskrim.

Baca Juga : Biopestisida, Pengganti Pestisida Kimia yang Ramah Lingkungan

“Kita juga banyak membantu terkait dengan pengawasan, meskipun yang dihadapi cukup sulit untuk diselesaikan. Alhamdulillah di Brebes sudah dapat diselesaikan sampai penuntutan dan diselesaikan sampai tuntas,” ujarnya.

Muhrizal menegaskan, Ditjen PSP saat ini terus berupaya mencegah pemalsuan pestisida dengan mengoptimalkan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) pusat dan daerah. Bahkan Kementerian Pertanian sudah meminta Kementerian Dalam Negeri ikut mendorong Pemerintah Kabupaten/Provinsi dalam kegiatan KP3 daerah, terutama dalam penyediaan anggaran. “Sekarang ini ada yang menyediakan, ada juga yang tidak. Tapi sebagian besar memang tidak menyediakan anggaran khusus untuk KP3,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Muhrizal juga mengatakan sosialisasi dan pembinaan kios penjual pestisida juga dilakukan bersama dengan Satgas Pangan dan Bareskrim Polri.

“Untuk pengawasan di tingkat produsen, secara rutin pemerintah melakukan pemeriksaan label hingga pengawasan peredaran pestisida,” katanya.

Pestisida Palsu dan Ilegal adalah Masalah Serius!

Kukuh Ambar Waluyo selaku Chairman of Croplife Indonesia menilai bahwa pemalsuan pestisida adalah masalah yang serius. Hal ini terlihat dari survey asal Insight Asia yang mengatakan 26% petani Indonesia pernah membeli pestisida palsu.

Jika angka ini dihitung dari total petani Indonesia sebanyak 40 juta orang, maka diperkirakan 10 juta orang sudah pernah membeli pestisida palsu.

Baca Juga : Perbedaan Organik dan Anorganik, Mana Yang Lebih Baik?

Iming-iming yang didapatkan para petani adalah untuk memperoleh panen yang bagus, namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanaman tidak tumbuh sesuai harapan dan didak dapat panen.

Lebih parahnya lagi, nilai keuntungan pestisida ini mencapat 6,5 miliar dolar AS untuk kelas produk palsu dan illegal.

“Bisnis ini malah mengundang investor karena penjualan tidak memerlukan pengujian dan registrasi sehingga penjualan dapat mengambil keuntungan bersih”, ujar Mayang Marchiany selaku Anggota Croplife Indonesia.

pestisida palsu dan pupuk ilegal
Foto : Pestisida palsu dan pupuk ilegal bukan masalah kaleng-kaleng, perlu langkah serius untuk penanggulangannya karena hampir 1/4 total petani Indonesia telah menggunakan pestisida palsu dan ilegal.

Parahnya apabila petani yang mengalami gagal panen, lingkungan sudah terlanjur rusak sehingga monitoring pun tidak dapat lagi dilakukan karena bahan aktif sudah tidak diketahui lagi.

Dengan adanya produk ilegal dan palsu, lanjut Mayang, akan membuat masalah kesehatan pada manusia. Berbeda dengan pestisida yang legal, karena sudah melalui berbagai uji, baik toxicologi, biologi dan uji lainnya.

“Yang perlu dipertimbangkan lagi adalah potensi hilangnya pajak yang akan didapatkan pemerintah karena produk ilegal dan palsu,” tegasnya.


Nah itu dia ulasan mengenai pestisida palsu dan illegal. Bagaimana menurut kamu artikel pertanian kali ini? Apakah kamu juga sudah pernah membeli pestisida palsu sobat PTD?

Baca Juga : 4 Penyebab Hama Meningkat Setelah Penggunaan Pestisida

.

Ingin menjual hasil panen kamu langsung ke pembeli akhir? Silahkan download aplikasi Marketplace Pertanian Pak Tani Digital di sini.

Butuh artikel pertanian atau berita pertanian terbaru? Langsung saja klik di sini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.